Detik-detik menjelang rencana kenaikan BBM suasana politik nasional semakin memanas, belum adanya titik temu dalam pembahasan antara eksekutif dan legeslatif di DPR RI, juga semakin membaranya aksi-aksi demontrasi mahasiswa menolak kenaikan BBM, lebih-lebih dilibatkannya aparat TNI atas permintaan polisi dalam mengawal aksi demo tersebut, serta diskusi-diskusi terbuka membahas kenaikan BBM antara yang pro dan kontra terus bergulir sebagai bentuk kepedulian atas keterpurukan negeri ini.
Muhammadiyah tidak tinggal diam atas keterpurukan ini, sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar tentunya selalu memberikan kontribus-kontribusi positif utuk kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya, mengingat berbagai potensi kekayaan alam Indonesia yang luar biasa besarnya ternyata masih belum mampu memberikan kesejahteraan, bahkan angka kemiskinan cenderung bertambah besar.
Adanya kebijakan BLT Pemerintah sebagai bentuk kompensasi kenaikan BBM, semakin nampak betapa carut marutnya pendataan kemiskinan, angka kemiskinan tidak akurat, bahkan cenderung penuh manipulasi, dimana kriteria miskin semakin tidak jelas, dan yang kaya tiba-tiba dikategorikan miskin karena ada gelontoran BLT kemasyarakat yang cenderung membuat iri dengan sesama tetangga rumahnya, sehingga ini rawan sekali. Pemberian BLT merupakan bentuk penyuapan pada rakyat, dan tidak mendidik, seharusnya diberikan akses-akses kemandirian kerja produktif. Dan jika kenaikan BBM benar-benar diberlakukan akan terjadi ledakan angka kemiskinan, mengingat daya beli masyarakat semakin sulit terjangkau, pengalaman kenaikan BBM pada 2005 menyebabkan kenaikan angka kemiskinan 16 %, sedang untuk april 2012 bisa jadi lebih besar.
Di tengah kesibukan mereka yang berkompeten membahas rencana kenaikan BBM, serta maraknya aksi-aksi demo penolakan kenaikan harga BBM, Muhammadiyah berusaha membantu memberikan solusi atas kesemrawutan bangsa, salah satu diantaranya kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagaimana pernyataan Pak. Dien Syamsudin dalam pembukaan seminar konsolidasi nasional atas kebijakan migas, pada hari senin 26 Maret 2012 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Surabaya, bahwa Muhammadiyah akan mengajukan uji materiil ke Mahkama Konstitusi tentang : 1) Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas, 2) Apakah kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sudah sesuai dengan keputusan MK. Upaya Muhammadiyah ini sangat strategis bagi kesejahteraan dan kedaulatan bangsa agar tidak mudah diperlakukan semena-mena oleh asing termasuk rencana kenaikan harga BBM, ternyata berbagai elemen masyarakat sangat mendukung upaya Muhammadiyah ini. Saatnya harkat dan martabat bangsa ditunjukkan bukannya rela diberlakukan semena-mena oleh pihak Asing.
Seminar yang digagas oleh DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur ini mendapat respon positif baik dari para aktifis Muhammadiyah, beserta seluruh Ortomnya, mahasiswa serta masyarakat hal itu terlihat kehadiran peserta yang semula direncanakan sekitar 200 orang ternyata melonjak sekitar 500 peserta, sehingga rela berdesakan dan lesehan untuk mendengar dengan penuh hikmat atas pemaparan dari para narasumber. Dr. Qurtubi sebagai pakar perminyakan dalam seminar itu begitu bersemangat memaparkan data-data akurat yang seharusnya diperhatikan oleh Pemerintah untuk upaya penyelamatan ekonomi nasional. Sebagai narasumber pada seminar tersebut Dr. Qurtubi menyarakan :1) Tunda menaikkan BBM, 2) Menggunakan gas yang harganya lebih murah dan sangat berlimpah, 3) Cabut UU nomor 22 Tahun 2001 tersebut. Narasumber kedua Arif Budimanto anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, menegaskan ada permasalahan serius dalam manajemen perminyakan, dan tidak ada alasan dan rasionalitas jika harga BBM dinaikkan APBN akan devisit, dan perlu diperhatikan ada persoalan paradigma berpikir dalam upaya mensejahterakan rakyat.
Menurut Lingkaran Surve Indonesia (LSI), ada penolakan yang sangat besar dari masyarakat atas kebijakan menaikkan harga BBM, ada 86,6 %, berarti kebijakan ini sangat menyakitkan sehingga Pemerintah seharusnya bekerja lebih cerdas untuk mengambil kebijakan yang lebih berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Sudah cukup banyak korban aksi demo penolakan kenaikan harga BBM, dan itu bisa jadi bukti bahwa masyarakat begitu peduli terhadap bangsa ini dan bukannya harus dimusuhi hingga dilukai. Pilihannya bukan naik apa naik, tetapi perubahan untuk menaikkan kesejahteraan. Semoga aksi-aksi demo tidak anarkis serta tidak menimbulkan korban terhadap anak bangsa, dan Pemerintah seharusnya bisa melihat fakta yang sebenarnya, bukannya sepihak berdasarkan kroni dan dukungan koalisinya yang mudah diatur oleh kekuatan Asing. (Andi Hariyadi)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar