Bahaya Kemiskinan

KEMISKINAN SEMAKIN TERLANTARKAN

Oleh : Drs. Andi Hariyadi, M.Pd.I

            Berdasarkan data yang ada, angka kemiskinan di Indonesia telah menurun hingga menjadi 16,67% atau 36,76 juta orang, meski demikian angka kemiskinan tersebut sangatlah besar, sehingga terpampanglah wajah-wajah bopeng kemiskinan yang sangat mengerikan dan ironisnya kebijakan pengentasan kemiskinan semakin terabaikan. Pada hal tahun 2015 telah dicanangkan sebagai tahun pengentasan kemiskinan hingga mencapai  8 % dari sekitar 300 juta jumlah penduduk Indonesia, dan itupun tetap berjumlah sangat besar, sehingga problem kemiskinan ini sangatlah serius, namun kurang focus, justru sibuk dengan hal-hal yang kurang strategis dan terus digulirkan secara terus menerus sehingga melupakan jeritan dan tangisan anak-anak bangsa yang belum pernah mencicipi kelezatan kekayaan bangsa yang melimpah.

            Problem kemiskinan ini juga mendapat perhatian besar oleh PBB sejak tahun 2000 sehingga dibentuklah berbagai forum untuk untuk upaya pengetasan kemiskinan, diantaranya Millennium Development Goals (MDGs), sebagai indicator mengukur keberhasilan dalam memerangi kemiskinan. Mengingat Indonesia yang sudah meratifikasi MDGs dan waktunya tinggal 4 tahun sepertinya masih jauh dari terentaskan, bahkan semakin terpuruk, terlantar dan diskriminasi dalam program kesejahteraan. Alih-alih mengentas kemiskinan justru yang ada adalah gaya hidup mewah, foya-foya, memperkaya diri sendiri dengan jalan korupsi.

            Amanat Undang-Undang  Dasar 1945, bahwa Negara bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum, menangani dan memelihara orang orang miskin serta anak-anak terlantar. Landasan ini seharusnya menjadi prioritas utama dan pertama dalam memutuskan kebijakan yang ada, sehingga para elite negeri ini diharapkan bisa benar-benar focus atas problem kemiskinan ini, bukannya sibuk dengan masalah-masalah untuk melangengkan jabatan agar mendapat tunjangan yang lebih besar dan memuaskan, ataupun diciptakan konflik-konflik rekayasa sehingga melupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Tidak seharusnya program pengentasan kemiskinan terkendala oleh keterbatasan financial, sebab amanat Undang-Undang Dasar tersebut telah mengikat dan hendaknya tetap menjadi komitmen utuk peningkatan pendapatan per-kapita, kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dan pencerdasan kehidupan bangsa.

            Bank Dunia memberikan ukuran kemiskinan adalah penghasilan yang dibawah US $ 2/hari atau sekitar Rp 600.000,oo / bulan, sehingga akan semakin menambah besaran warga masyarakat yang hidup dalam jeratan kemiskinan dan ketertindasan meliputi :1) Kelangkaan, berkaitan dengan kelangkaan atau kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Ketidakmampuan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar  merupakan permasalahan serius, sebab ada puluhan juta saudara kita papannya (tempat tinggal) tidak layak seperti di bawah kolong jembatan, pelataran toko/Maal, dalam gerobak dan gubuk reot, pelataran makam, dan lainnya, sandangnya compang camping, lusuh dan kumuh, dan pangannya jauh dari kecukupan gizi hanya sekedar pengganjal lapar 2) Ketidakpastian, berkaiatan dengan tidak adanya harapan, kesuraman masa depannya untuk terlepas dari problem kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan sudah ditetapkan, namun hanya tinggal kebijakan sehingga tidak bijak, karena warga masyarakat miskin semakin terjebak dalam kemiskinan secara turun temurun tanpa perubahan perbaikan kehidupan yang lebih sejahtera, disisi lain yang kaya semakin bergelimang harta hingga mensejahterakan tujuh keturunan. Berbagai janji membela kepentingan orang miskin menjadi semakin otupis saja, bahkan kemiskinan telah dijadikan alat untuk pencapaian kedudukan para elite. 3) Ketidakberdayaan, berkaitan ketidak mampuan penguasa dalam memberikan ruang perubahan kepada masyarakat yang termarginalkan dalam mendapatkan kesejahteraan, baik berupa akses jaringan, peluang dan pemberdayaan. Dominasi kekuatan global yang cenderung kapitalistik sehingga mencengkram dan mencekik potensi pengusaha kecil untuk terus dimatikan, gurita kekuasaan bisnis dan industri merambah mulai dari hilir  hingga ke hulu.

            Sepertinya ada ketidakadilan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, satu sisi para pemodal besar mendapat berbagai fasilitas keistimewaan untuk pengamanan bisnisnya, sedang disisi lain masyarakat kecil yang melakukan bisnis mikro semakin ditelantarkan. Seharusnya kita bisa belajar banyak pada Muhammad Yunus warga Bangladesh peraih penghargaan nobel berkat upayanya mengentas kemiskinan secara maksimal melalui program Grameen Bank, yang telah membantu jutaan perempuan miskin di sana untuk diberdayakan melalui organisasi kredit mikro. Grameen Bank dirancang untuk membantu orang miskin dengan pinjaman khusus  baik untuk, perdagangan, pendidikan, perumahan, dan lainnya, serta pinjaman untuk pengemis sehingga mampu membebaskan ribuan pengemis untuk tidak meminta-minta lagi, bahkan beliau meyakinkan bahwa orang miskin paling miskin pun “layak mendapat kredit”, obsesinya berusaha untuk bisa membantu lima ratus juta rakyat miskin di dunia lepas dari kemiskinan dengan bantuan kredit mikro.

            Kondisi kemiskinan di negeri kita sepertinya belum adanya perubahan yang memuaskan bahkan semakin berkelanjutan,  terwujudkannya masyarakat yang adil dan makmur masih jauh dari harapan, bahkan korupsi semakin mantap dan meyakinkan sehingga menambah keterpurukan bangsa. Seharusnya masyarakat miskin lebih diperhatikan untuk diberdayakan agar meraih kesejahteraan ternyata jadi orang miskin justru disalahkan dan dihina serta dianggap beban dalam pembangunan nasional, sedang mereka yang sukses menghamburkan dan menyalahgunakaan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri sepertinya lepas dari jeratan hukun bahkan semakin membanggakan diri meski berdiri diatas jeritan rakyat miskin. Budaya Hedonisme semakin menenggelamkan masyarakat yang saat ini hidup dalam kemiskinan, maka kepedulian kita sangat diharapkan sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Ma’un agar menjadi manusia yang sejati bukan manusia imitasi yang sibuk untuk kepentingan diri sendiri. Kedermawanan kita harus dimaksimalkan dengan cara yang lebih strategis agar masyarakat yang miskin bisa meraih kesejahteraan, kepedulian kita sangat diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat hingga hidup secara layak.  Kemiskinan jangan ditelantarkan.

Muhammadiyah Peduli Bangsa

Detik-detik menjelang rencana kenaikan BBM suasana politik nasional semakin memanas, belum adanya titik temu dalam pembahasan antara eksekutif dan legeslatif di DPR RI, juga semakin membaranya aksi-aksi demontrasi mahasiswa menolak kenaikan BBM, lebih-lebih dilibatkannya aparat TNI atas permintaan polisi dalam mengawal aksi demo tersebut, serta diskusi-diskusi terbuka membahas kenaikan BBM antara yang pro dan kontra terus bergulir sebagai bentuk kepedulian atas keterpurukan negeri ini.

Muhammadiyah tidak tinggal diam atas keterpurukan ini, sebagai bentuk amar ma’ruf nahi munkar tentunya selalu memberikan kontribus-kontribusi positif utuk kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya, mengingat berbagai potensi kekayaan alam Indonesia yang luar biasa besarnya ternyata  masih belum mampu memberikan kesejahteraan, bahkan angka kemiskinan cenderung bertambah besar. 

Adanya kebijakan BLT Pemerintah sebagai bentuk kompensasi kenaikan BBM, semakin nampak betapa carut marutnya pendataan kemiskinan, angka kemiskinan tidak akurat, bahkan cenderung penuh manipulasi, dimana kriteria miskin semakin tidak jelas, dan yang kaya tiba-tiba dikategorikan miskin karena ada gelontoran BLT kemasyarakat yang cenderung membuat iri dengan sesama tetangga rumahnya, sehingga ini rawan sekali. Pemberian BLT merupakan bentuk penyuapan pada rakyat, dan tidak mendidik, seharusnya diberikan akses-akses kemandirian kerja produktif. Dan jika kenaikan BBM benar-benar diberlakukan akan terjadi ledakan angka kemiskinan, mengingat daya beli masyarakat semakin sulit terjangkau, pengalaman kenaikan BBM pada 2005 menyebabkan kenaikan angka kemiskinan 16 %, sedang untuk april 2012 bisa jadi lebih besar.

Di tengah kesibukan mereka yang berkompeten membahas rencana kenaikan BBM, serta maraknya aksi-aksi demo penolakan kenaikan harga BBM, Muhammadiyah berusaha membantu memberikan solusi atas kesemrawutan bangsa, salah satu diantaranya kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagaimana pernyataan Pak. Dien Syamsudin dalam pembukaan seminar konsolidasi nasional atas kebijakan migas, pada hari senin 26 Maret 2012 di Gedung Dakwah Muhammadiyah Surabaya, bahwa Muhammadiyah akan mengajukan uji materiil ke Mahkama Konstitusi tentang : 1) Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang migas, 2) Apakah kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM sudah sesuai dengan keputusan MK. Upaya Muhammadiyah ini sangat strategis bagi kesejahteraan dan kedaulatan bangsa agar tidak mudah diperlakukan semena-mena oleh asing termasuk rencana kenaikan harga BBM, ternyata berbagai elemen masyarakat sangat mendukung upaya Muhammadiyah ini. Saatnya harkat dan martabat bangsa ditunjukkan bukannya rela diberlakukan semena-mena oleh pihak Asing.

Seminar yang digagas oleh DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur ini mendapat respon positif baik dari para aktifis Muhammadiyah, beserta seluruh Ortomnya, mahasiswa serta masyarakat hal itu terlihat kehadiran peserta yang semula direncanakan sekitar 200 orang ternyata melonjak sekitar  500 peserta, sehingga rela berdesakan dan lesehan untuk mendengar dengan penuh hikmat atas pemaparan dari para narasumber. Dr. Qurtubi sebagai pakar perminyakan dalam seminar itu begitu bersemangat memaparkan data-data akurat yang seharusnya diperhatikan oleh Pemerintah untuk upaya penyelamatan ekonomi nasional. Sebagai narasumber pada seminar tersebut Dr. Qurtubi menyarakan :1) Tunda menaikkan BBM, 2) Menggunakan gas yang harganya lebih murah dan sangat berlimpah, 3) Cabut UU nomor 22 Tahun 2001 tersebut. Narasumber kedua Arif Budimanto anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, menegaskan ada permasalahan serius dalam manajemen perminyakan, dan tidak ada alasan dan rasionalitas jika harga BBM dinaikkan APBN akan devisit, dan perlu diperhatikan ada persoalan paradigma berpikir dalam upaya mensejahterakan rakyat.

Menurut Lingkaran Surve Indonesia (LSI), ada penolakan yang sangat besar dari masyarakat atas kebijakan menaikkan harga BBM, ada 86,6 %, berarti kebijakan ini sangat menyakitkan sehingga Pemerintah seharusnya bekerja lebih cerdas untuk mengambil kebijakan yang lebih berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Sudah cukup banyak korban aksi demo penolakan kenaikan harga BBM, dan itu bisa jadi bukti bahwa masyarakat begitu peduli terhadap bangsa ini  dan bukannya harus dimusuhi hingga dilukai. Pilihannya bukan naik apa naik, tetapi perubahan untuk menaikkan kesejahteraan. Semoga aksi-aksi demo tidak anarkis serta tidak menimbulkan korban terhadap anak bangsa, dan Pemerintah seharusnya bisa melihat fakta yang sebenarnya, bukannya sepihak berdasarkan kroni dan dukungan koalisinya yang mudah diatur oleh kekuatan Asing. (Andi Hariyadi)