Sejak Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo Bambang Yudhono menyampaikan kebijakan rencana kenaikan BBM ternyata menambah kenaikan suhu politik nasional. Berbagai wacana pro dan kontra sekitar kenaikan BBM hampir setiap hari diberitakan, demonstrasi penolakan BBM baik oleh mahasiswa maupun berbagai elemen masyarakat lainnya diberbagai daerah semakin menambah panasnya suhu kestabilan nasional, lebih-lebih rencana dilibatkannya TNI dalam mengantasi para demonstran, sehingga semakin menambah daftar panjang betapa seringnya pendekatan keamanan yang cenderung represif dijadikan peredam aksi-aksi penolakan kenaikan BBM.
Dalam beberapa hari ke depan menjelang detik-detik kenaikan BBM, frekuensi dan akumulasi penolakan kenaikan BBM semakin mendekati puncaknya dan seperti biasanya Pemerintah tetap kekeuh dengan pendiriannya demi penyelamatan ekonomi nasional. Benarkah ekonomi nasional akan runtuh jika BBM tidak dinaikkan ?, Prof. Dr. Dien Syamsudin menegaskan bahwa kebijakan menaikkan BBM hanyalah kamuflase dari kebijakan Pemerintah yang pro kepada Asing, hal itu terlihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang memberikan keleluasaan kepada pihak Asing untuk menguasai aset alam Indonesia. Melihat ketidak adilan inilah sehingga Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera mengajukan uji materiil UU migas tersebut.
Rencana kenaikan BBM setidaknya berdampak ketakutan Pemerintah yang khawatir terjadi pelengseran Presiden, sehingga melibatkan TNI untuk pengamanannya. Dan ketakutan berikutnya pada pihak rakyat karena akan membawa kenaikan berbagai kebutuhan pokok, pangan, sandang, papan, transportasi dan lainnnya, sehingga akan terjadi penambahan keluarga miskin baru yang kesejahteraannya masih jauh dari harapan dan itu sangat rawan sekali akan terjadinya permasalahan sosial. Nasib buruh yang hidupnya serba pas-pasan akan merasakan kepahitan dalam kehidupan mendatangnya, mengantisipasi kenaikan BBM sebagian masyarakat menimbun BBM, dan masih banyak ketakutan-ketakutan lainnya akibat kenaikan BBM.
Jika ada keadilan dan kedaulatan khususnya dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah tentunya akan membawa kesejahteraan masyarakat, yang bukannya harus antri berjam-jam saat pembagian BLT dan nyaris dijadikan pencitraan politik belaka, dan rakyat masih tetap menderita. Kita dukung penolakan kenaikan BBM untuk keadilan dan kedaulatan bangsa sehingga meraih kesejahteraannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar